ABSTRAK
Kasus Bupati Kampar (2004) berawal dari pengusiran yang dilakukan Bupati Kampar, JN terhadap salah seorang guru teladan Tingkat Nasional yang juga seorang Kepala Sekolah SMU Negeri 2 Air Tiris (AL). Seperti yang diterbitkan oleh Harian Kompas (11 Feb), peristiwa itu terjadi di tengah-tengah dialog antara Bupati dengan para guru se-Kabupaten Kampar pada Kamis, 5 Februari 2004. Tindakan pengusiran yang dilakukan oleh Bupati menyebabkan munculnya berbagai persoalan atau isu sehubungan dengan peristiwa tersebut.
Sesuai gejala yang ditemui, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sebagian dari Metode Audit Program Monitoring Lingkungan atau Environment Monitoring Audit Program, yaitu pada Tahap Peringatan Dini (Early Warning Phase). Sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kecenderungan pendapat umum yang dimuat dalam media massa dalam hal ini Harian Kompas, maka penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi analisis isi, dengan tetap mengacu pada gejala-gejala pendapat umum, yaitu adanya isu (tahap munculnya isu), adanya pro dan kontra (tahap diskusi) dan adanya sejumlah orang penting (tahap upaya kesepakatan).
Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan unjuk rasa merupakan isu yang paling sering muncul dalam berita kasus Bupati Kampar. Sementara kecenderungan arah isu pemberitaan tersebut sebagian besar menunjukkan arahnya adalah negatif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang paling sering muncul sebagai sumber berita dalam kasus ini.
Berkaitan dengan fungsi pes dan kinerja para editor media massa, hasil penelitian ini memperlihatkan adanya proses penetapan agenda (Agenda Setting) dan Teori Struktural Fungsional yang dilakukan harian Kompas dalam memberitakan kasus ini. Jadi, terjadi sinergi antara agenda media massa, agenda publik dan agenda keijakan saat agenda kebijakan yang dibuat oleh elit didasarkan oleh agenda publik yang tercermin dan disalurkan media massa sesuai agenda pemberitaan media massa tersebut.
Hasil penelitian ini pun menunjukkan kesesuaian dengan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini. Isu unjuk rasa sebagai isu yang paling sering muncul telah menjadi pertimbangan utama Mendagri dalam memenuhi tuntutan untuk menonaktifkan Bupati dan Wakil Bupati Kampar.
Atas dasar temuan ini, disarankan untuk menerapkan Audit Program Monitoring Lingkungan khususnya tahap Peringatan Dini (Early Warning Phase) untuk mengetahui gejala awal khususnya mengenai pendapat umum atau peristiwa-peristiwa sosial lainnya yang mungkin memiliki pengaruh penting bagi sebuah organisasi atau institusi.
No comments:
Post a Comment