BLACK MARKETING, PR dan GLOBALISASI

Dua hari belakangan ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan penarikan produk mie instan buatan Indonesia yang dijual di Taiwan oleh pemerintah setempat. Alasannya, menurut pemerintah Taiwan produk mie instan buatan Indonesia itu mengandung bahan pengawet yang melampaui batas ketentuan standar internasional. Akibat penarikan produk mie instan itu, PT. Indofood Sukses Makmur (ISM) selaku produsen sejumlah mie instan itu dengan brand-nya Indomie, Sarimie, dll. mengalami kerugian berupa penurunan nilai saham dalam bursa hinga 3,5% lebih !

Berdasarkan respon di lapangan, terlihat hal-hal sebagai berikut :

1. INTERNAL, Pemerintah dan PT. ISM langsung melakukan koordinasi dan klarifikasi mengenai standar pemakaian bahan pengawet yang terkandung dalam kecap tersebut. Di Indonesia, masyarakat relatif tidak terganggu dengan pemberitaan tersebut seperti hasil wawncara langsung sejumlah siara radio swasta Selasa pagi kemarin;
2. EKSTERNAL, Tidak terlalui diketahui secara pasti apakah pemerintah maupun PT. ISM langsung merespon atas pemberitaan maupun penarikan produk mie instan tersebut kepada pemerintah dan masyarakat Taiwan. Hal ini menjadi prioritas tak kalah penting, karena publik kelompok inilah yang rentan dari perubahan sikap yang 'favorable' dengan perusahaan.

BLACK MARKETING
Sejak bergulirnya kasus tersebut pada akhir minggu lalu hingga hari ini, pihak Indonesia menduga bahwa penarikan tersebut lebih dilatarbelakangi oleh strategi pemasaran yang dilancarkan pemerintah Taiwan. Mengguritanya produk mie instan asal Indonesia dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau membuat produk ini mendominasi pasar lokal. Akibatnya, mie instan buatan Taiwan sendiri kalah bersaing dengan produk mie instan asal Indonesia.

Bisa jadi, pemerintah Taiwan melakukan upaya 'black marketing' ini untuk mengantisipasi dampak arus globalisasi khususnya pembatasan produk asing untuk melindungi produk lokal. Maka digulirkanlah isu bahan pengawet pada produk basah antara lain kecap yang kebetulan dalam standar internasional menerapkan 2 (dua) prosedur yang berbeda. Jadi celah inilah yang menjadi peluang bagi pemerintah Taiwan untuk melancarkan strategi black marekting-nya untuk membatasi dominasi produk asing.

Kabarnya 'pembatasan' ala pemerintah Taiwan ini dilakukan karena mereka akan memajukan produk mie instan dalam negeri dengan proses produksinya yang jauh lebih maju dibandingkan teknologi yang dimiliki produsen mie instan asal Indonesia. 

INDOMIE vs PERTAMINA
Kasus yang dialami oleh Indomie bisa jadi sedikit menyerupai dengan kebijakan yang dipilih oleh Pertamina dalam pengalihan pasar terhadap produk bahan bakar premium kepada pertamax. Tak kalah 'nyeleneh' Pertamina diduga melakukan penurunan, perubahan atau apa pun namanya yang mengakibatkan kualitas bahan bakar premium menjadi berbeda dari biasanya. Akibatnya, jutaan pemilik kendaraan di Indonesia yang notabene merupakan pelanggan setia Pertamina mengalami kerugian yang tidak sedikit akibat rusaknya fuel pump. Strategi ala Pertamina bertujuan agar para pelanggan beralih dari bahan bakar premium yang merupakan produk bersubsidi ke produk pertamax yang tanpa subsidi.

Berhasilkah Pertamina dalam hal ini ? Belum tentu. Karena tak sedikit pelanggan justru beralih ke produk kompetitor yang harganya hanya terpaut sedikit lebih mahal namun kualitasnya jauh lebih baik. Jadi belum tentu pelanggan beralih dari premium ke pertamax seperti yang diharapkan Pertamina. Dua minggu lalu, produk kompetitor itu justru menaikkan harga jualnya dengan tenang tanpa reaksi apapun dari pelangganya. Mereka tetap membeli seperti biasanya.

Dari kedua kasus ini terlihat ;

1. Pemerintah Taiwan sangat peduli dengan produk lokalnya dan melakukan upaya yang relatif nyata bagi bangsanya. Apapun alasannya itu toh sah-sah saja, yang terpenting mereka menjaga perekonomian negaranya tetap terjaga. Bagaimana dengan negara kita ?
2. Sebaliknya, kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam kasus bahan bakar premium tersebut justru telah ,menimbulkan banyak kerugian bagi pelanggannya. Akibatnya, perusahaan justru ditinggalkan oleh ratusan juta pelanggannya. Lebih buruknya lagi, kebijakan dan strategi yang tidak etis ini justru membuat pihak kompetitor yang menikmati keuntungan tanpa melakukan upaya marketing yang berarti. 

Menyimak 2 (dua) kasus tersebut betapa terlihat kecerdasan dalam pengambilan keputusan dan menentukan strategi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Selain itu, perlu kecerdasan intelegensia tersendiri dalam proses ini agar dampaknya tidak menjadi bumerang yang justeru akan merebut peluang yang seharusnya dapat kita miliki. Tetap semangat Indonesia !

PRESIDEN BUTUH JUBIR ATAU AHLI STRATEGI KOMUNIKASI ?

Beberapa hari lalu sebuah media massa nasional memberitakan tentang pengakuan pemerintahan kerajaan Belanda atas kemerdekaan RI. Pertanyaannya, pengakuan atas kemerdekaan yang mana ? Bukankah Indonesia sudah merdeka 65 tahun yang lalu dan telah diakui kedaulatannya oleh seluruh negara di dunia ?

Bingung belum juga usai, kemarin, Selasa, 5 Oktober 2010 seluruh bangsa ini dibuat semakin surprise dengan berita pembatalan keberangkatan Presiden SBY ke negeri kincir angin itu, hanya berselang beberapa menit menjelang pesawat tinggal landas. Seluruh rombongan yang sudah berada di kabin pesawat kepresidenan dan bahkan telah menikmati seluruh layanan awak kabin hanya tinggal menungu Presiden SBY beserta ibu naik ke pesawat yang ternyata dibatalkan.

Rupanya, SBY batal terbang lantaran di saat yang bersamaan dengan kunjungan tersebut, pengadilan Belanda menggelar sidang dugaan kasus pelanggaran HAM oleh pemerintah RI di Maluku dan Papua. Tidak hanya itu, tuntutan yang diajukan oleh Republik Maluku Selatan itu mentargetkan penangkapan SBY saat melakukan kunjungan kenegaraan tersebut ke Belanda.

Hal-hal itulah yang menjadi pertimbangan sehingga SBY membatalkan kunjungannya untuk 'memenuhi undangan Ratu Belanda' yang notabene adalah pemimpin tertinggi kerajaan yang dulu menjajah Indonesia selama lebih dari 350 tahun, alias 3,5 abad ! SBY beralasan, ia tidak bisa menerima manakala ia datang berkunjung untuk memenuhi undangan tuan rumah namun di saat yang bersamaan ia justru terancam ditangkap oleh pengadilan Belanda.

Sebuah  stasiun televisi swasta pun menggelar dialog yang disiarkan secara langsung dari bundaran HI semalam. Seorang politisi senayan asal partai kepala kerbau dan seorang mantan menteri dari partai biru pengusung SBY pun bersilang pendapat. Si politisi partai kepala kerbau berdebat apa yang dikhawatirkan, sementara sang mantan menteri menyoal itu menyangkut harga diri bangsa. Menarik !

Dalam pemberitaan Kompas pagi ini, Presiden dijadwalkan ke Belanda untuk sejumlah agenda, antara lain pertemuan dengan Ratu Belanda, kesepakatan kerja sama, serta bertemu dengan pengusaha dan mahasiswa Indonesia di Belanda. Namun utamanya tentu berkaitan dengan pengakuan kemerdekaan itu tadi !

Well, harga diri bangsa. Bukankah bila kerajaan Belanda selama ini tidak mengakui kemerdekaan RI dan baru kini akan mengakui kedaultan RI merupakan sebuah pelecehan yang sungguh nyata ? Lalu di mana harga diri kita ? Padahal seluruh negara  di dunia sudah mengakui kedaulatan RI dan keberaadaan kita.

Setelah mengakuinya baru sekarang, kita pula yang menghampiri mereka untuk mendapatkan katankanlah selembar kertas pengakuan kemerdekaan itu ? Oh la la ... ke mana pula harga diri bangsa kita ? Bukankah kita menjadi bersikap layaknya pengemis kepada kaum yang sudah menjajah, menyengsarakan kita dan kini mereka menjadi negara yang amat kaya sejahtera dengan sumber daya alam kita ? Bagaimana pula perhitungannya ini ?

Pemerintah Belanda sendiri memang sudah memberikan jaminan keamana penuh atas kunjungan SBY sebagaimana yang direncanakan. Bila SBY memilih membatalkan, bukankah ini berarti sebuah pengakuan atas keberadaan RMS ? Dengan kata lain, SBY pun terkesan gentar dengan keberadaan RMS dan tokoh ekstreem Geert Wilders, walaupun Wim Sopacua, jubir RMS mengakui belum ada putusan tentang tuntutannya terhadap penangkapan SBY itu !

Sesungguhnya yang dibutuhkan seorang presiden itu seorang juru bicara atau seorang ahli strategi komunikasi yang handal ? Tapi tampaknya yang telah direkrut negara ini bagi presidennya justru seorang ahli pencitraan yang lazim menjadi konsutan kepribadian para CEO atau artis yang tengah meledak lantaran menjulang secara instan akibat program reality show !

Sebaliknya, hai, hai ... ke mana sembunyinya gerangan para ahli komunikasi kita ? Para pakar komunikasi, ilmuwan komunikasi yang sudah melanglang dunia dan mendapatkan beasiswa dari negara yang sungguh elok dan murah hati ini ? Mengapa tidak ada rekomendasi nyata dari para pakar komunikasi ini untuk membantu negara yang semakin semrawut ini ? Sampai-sampai, seorang presiden pun latah mengurusi soal mikrofon wartawan yang tidak berada di tempatnya seperti biasanya ! Presiden memilih membalikkan badan dan meminta mikrofon para wartawan itu berada di atas meja podium sebelum memulai konferensi persnya. Saat konferensi berlangsung, meja podium pun memang terlihat 'penuh' mikrofon walau letaknya berantakaaaaaaaaaaaaaaaannnnn !!!

Seperti syair lagu wajib nasional yang sangat termasyur itu, "Kulihat ibu pertiwi, sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya kau kenang. Hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa ..."

Belajar itu penting, belajar itu perlu, belajar itu harus, walau hingga menuju liang kubur. Tapi pembelajaran yang seperti ini sungguh sangat mahal. Kapan seharusnya bersikap tegas, dan kepada siapa seharusnya bersikap tegas sudah dilakukan secara terbalik-balik ... !

8 ISU NASIONAL SBY, PIDATO TANPA MOMENTUM

Pidato SBY, Rabu, 8 September 2010, Istana Merdeka. Agendanya buka puasa bersama para pimpinan media massa, shalat maghrib, dilanjutkan dengan jumpa pers. Maka kesimpulannya, pendek kata, SBY menggelar press gathering-lah memanfaatkan moment bulan puasa ini untuk bersilaturahmi. 'Uniknya' di dalam kegiatan yang hakekatnya bernuansa informal itu, 'tiba-tiba' SBY menggelindingkan '8 ISU NASIONAL' yang relatif serius dan strategis sekali !

Aha ! Tampaknya, SBY mendapat banyak respon akibat insiden pidato 1 September-nya yang lalu. Pidato SBY pada 1 September 2010 lalu sesungguhnya memang merupakan upaya counter atas insiden 13 Agustus 2010. Tapi ternyata, pidato itu tak ayal akhirnya justru menjadi insiden baru tersendiri yang tak kalah pelik ! Pidato tersebut menuai banyak komentar negatif nan pedas, kritikan tajam nan menghujam, bahkan ejekan yang luar biasa sinis ! Kesimpulannya, insiden pidato SBY 1 September 2010 lalu itu dinilai oleh banyak kalangan gagal total dan mengecewakan !

Respon atas insiden pidato SBY 1 September 2010 lalu itu pun menggelitik seorang Adji Suradji, yang tentara aktif yang konon berpangkat kol angkatan udara RI. Tulisannya di rubrik opini Kompas, bertajuk "Pemimpin, Keberanian & Perubahan" pada Selasa, 7 September 2010 itulah rupanya yang membuat sang presiden merasa tidak nyaman hati dan tidak bisa tidur ....

Akhirnya, atas tulisan itu pulalah tampaknya yang mendorong SBY merasa perlu memanfaatkan press gathering untuk melempengkan perasaannya yang carut marut lantaran kritikan terpublikasi itu. Walaupun, secara tersirat SBY tegas-tegas menyatakan 'saya tidak mengurusi hal itu, karena itu bukan domain saya', kurang lebih begitu. Namun apabila memang bukan untuk merespon tulisan kritikan itu, untuk apa seorang presiden ngurusin tulisan seorang kolonel, secara just in time dan personal seperti itu ya ? Hitungan logis untuk mengingkari realita itu pun jadi sulit dan terlalu dipaksakan toh ?

Walaupun cara SBY relatif tidak straight forward atau to the point merespon itu, tapi tetap saja caranya menyikapi tulisan itu melalui gelaran press gathering ala buka puasa terasa menjadi sangat basi dan nyata sekali maksudnya. Jadi walaupun beliau berkata "Itu bukan domain saya" namun tetap saja beliau menyebut nama Adji Suradji dengan lengkap, menyebut siapa yang harus menanganinya secara institusional juga tak kalah lengkap, bahkan apa kesalahannya pun disebutkan dengan lugas seperti "pelanggaran kedisiplinan" dll. Jadi walaupun isu Asji Suradji ditempatkan sebagai isu kedua, namun tetap saja isu tersebut nyata sekali menjadi isu yang tidak memiliki relevansi, keterkaitan dengan 7 (tujuh) isu lainnya bahkan terlepas dari keragka satuan isu serba 8 yang sudah menjadi trade mark-nya.

Intinya, 8 ISU NASIONAL meliputi :

1. Penggantian Panglima TNI;
2. Kasus Adji Suradji;
3. Rencana penggantian Kapolri & Jaksa Agung;
4. Langkah-langkah penguatan Kompolnas & Komisi Kejaksaan;
5. Pemilihan pimpinan KPK yang sudah saya ajukan ke DPR;
6. Stabilisasi harga bahan pokok;
7. Bencana Gunung Sinabung;
8. Kemacetan Kota Jakarta dan rencana pemindahan pusat pemerintahan.

Dalam diskusi "Apa Kabar Indonesia Malam" di TV One, pakar Komunikasi Politik, Universitas Indonesia, Effendi Gazali pun tajam berujar, bahwa pidato SBY malam tidak bermanfaat sama sekali. Pengagendaan Kasus Adji Suradji sebagai salah satu isu nasional pun menjadi sesuatu yang tak jelas peruntukkannya, untuk apa disampaikan;

Apalagi ditambah dengan penjelasan sang presiden dengan perbandingan-perbandingan pelanggaran yang menurut beliau serupa dan pernah terjadi negara-negara lain seperti AS dsb. Effendi Gazali juga menegaskan bahwa membandingkan kasus tulisan Adji Suradji dengan berbagai kasus di sejumlah negara adalah beda level, tidak aple to aple, alias tidak setara. Padahal menurut pengamatannya, pada dasarnya SBY & AS sesungguhnya mempunya target yang sama ke depan, yaitu perubahan yang lebih strategis.

Hanya saja, AS dengan gamblang memaparkan bahwa seorang pemimpin yang berani adalah pemimpin yang berhasil melakukan perubahan. Untuk itu, AS pun mengidentifikasi kelima presiden terdahulu dengan keberhasilan dalam perubahan selama kepemimpinan mereka karena keberaniannya. Sementara pada presiden keenam RI yang telah menampuk dalam periodenya yang kedua, perubahan tersebut seakan tak kunjung terwujud karena tak adanya keberanian pada diri sang pemimpin. Itulah duri yang melatarbelakangi jumpa pers buka puasa SBY di istana ....

Dalam kaca mata ilmu humas, menanggapi pidato SBY malam ini sederhana saja ;

1. Salah WAKTU (TIMING). Kegiatan humas eksternal, khususnya media relations, dalam hal ini press gathering, jelas bernuansa informal. Tujuannya jelas untuk membangun hubungan antara insitusi, organisasi, perusahaan atau individu dengan komunitas media agar lebih akrab & kondusif. Walaupun kegiatan press gathering merupakan kegiatan media relations yang bernuansa informal, namun kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk agenda formal. Dalam arti, pemanfaatannya lebih kepada untuk menginformalkan sesuatu yang formal. Atau, menurunkan intensitas sebuah isu yang begitu kuat agar menjadi tidak terlalu powerful lagi atau berkurang 'suhu'nya. Jadi bukan sebaliknya, sebagaimana yang disampaikan SBY menyangkut kasus Adji Suradji dalam 8 ISU NASIONAL yang sebagian besar, 7 (tujuh) diantaranya merupakan isu yang serius semua;
2. Tak punya ALASAN. Sekali lagi, format press gathering adalah informal. Maka Presiden sama sekali tak punya alasan yang kuat untuk menyampaikan kedelapan isu tersebut saat ini, dengan kemasan ini. Karena kedelapan isu tersebut relatif sudah melewati masa 'peak-season'-nya. Artinya, tak ada sesuatu yang urgent, yang mendesak untuk menyampaikan kedelapan isu nasional itu malam ini. Apalagi sebagian besar isu tersebut sudah direspon sebelumnya oleh sang presiden atau pejabat lain yang terkait dengan interaksi langsung sebelumnya;
3. KEJUJURAN GESTURE. Ingat, berkomunikasi itu bukan hanya bahasa dan suara tapi juga ada gesture, bahasa tubuh, mimik, gerak-gerik. Simak saja betapa seriusnya air muka sang presiden dalam kegiatan yang sesungghunya non formal itu. Bicara di atas podium dengan raut muka yang tak bisa dibilang santai atau relax. Bahasa tubuh tak bisa berbohong, maka yang terjadi apa yang disampaikan dengan apa yang tersirat oleh tubuh pu mejadi berbeda.

Mengamati apa yang terjadi dalam hal ini, dalam kaca mata ilmu komunikasi khususnya ilmu humas, rasanya semakin terang benderang saja betapa pentignya presiden memiliki ahli strategi komunikasi. Pasalnya, hari demi hari, kasus demi kasus semakinnyata saja respon-respon sang presiden yang keliru, tidak tepat,bahkan tidak efisien sehingga justeru memperburuk kepemimpinan sang presiden dalam berkomunikasi.

Berkomunikasi bukanlah sesuatu yang sederhana. Komunikasi butuh strategi dan perhitungan yang matang. Salah satu teori komunikasi yang sangat terkenal, Model Komunikasi Matematis ala Laswell yang menggambarkan secara sederhana, "Siapa menyampaikan apa kepada siapa dengan saluran (media) apa kepada siapa dengan efek yang bagaimana ?" (Who - says what - to whom - in which channel - with what effect?) bisa menjadi acuan bagi para pemimpin dalam menguasai strategi komunikasi dengan stakeholdernya.

Yang tak kalah menarik, tulisan Adji Suradji tak bisa dipungkiri menjadi masalah lantaran sang kolonel dianggap melawan garis komando. Sebagai anggota tentara, seharusnya sang kolonel sadar betul bahwa tentara menganut paham 'tak ada ruang untuk mengkritik atasan ... semua atasan, karena bertentangan dengan sumpah prajurit dan undang-undang, khususnya kode etik perwira' demikian yang disampaikan SBY. Maka apa yang dilakukan Adji Suradji dengan tulisan dan pemikirannya yang dimuat Kompas pun menjadi produk sekaligus bukti pelanggaran itu.

Romo Magnis Suseno, pemuka agama Katolik yang hadir dalam diskusi pun berdiam sejenak dan berguman itu pertanyaan sulit, manakala kepadanya ditanyakan kesalahan yang dituduhkan kepada Adji Suradji dengan tulisan kritiknya. Menurutnya, secara substantif tidak salah, namun secara etika bila komunitas di mana Adji Suradji menjadi bagiana di antaranya menjadikan itu sebuah larangan, maka pa boleh buat, maka kesimpulannya menjadi berbeda. Dalam hal ini, sangat manusiawi bila Adji Suradi tanpa disadari terjebak dalam conflict of interest antara sebagai militer dan sebagai warga negara biasa.

Well, tak boleh mengkritik atasan. Itu sungguh sangat menarik sekaligus absurd. tak adakah di antara 240 juta rakyat Indonesia yang mampu melurukan itu ? Aturan memang dibuat untuk dipatuhi (atau dilanggar ?). Namun harusnya hanya Sang Khalik saja yang pantas untuk tidak dikritik karena Ia Maha Sempurna, Maha Pencipta. Namun bila UUD 1945 yang nota bene menjadi dasar negara saja direvisi, apa hebatnya sebuah doktrin militer sehingga menjadikan peluang di mana hal yang tidak konstruktif terus dipertahankan ?

Bagi para ilmuwan, cendekiawan dan profesional komunikasi khususnya humas, kasus ini sesungguhnya merupakan peluang bagi profesi ini untuk menunjukkan porsinya dan mengambil peran, serta menaikkan posisi tawar agar lebih dilibatkan dalam perencanaan & pembangunan strategis bangsa ini. Seiring dalam orises pembangunan adalah proses pembelajaran. dari padanya ada banyak kesalahan yang sesungguhnya merupakan ilmu & pengalaman yang sesungguhnya. Jangan patah semangat, terus berjuang cendekiawan & ilmuwan komunikasi Indonesia demi kemajuan bangsa ! 

PIDATO POLITIK PAK SUSI

Lagi-lagi, negara tetangga malingsia berulah, rakyat pun marah. Untuk kesekian kalinya, hubungan bilateral Indonesia - malingsia bermasalah. Seperti telah dirasakan oleh seluruh Bangsa Indonesia, malingsia seringkali bersikap yang membuat Rakyat Indonesia merasa sangat tidak nyaman, terusik harga dirinya sebagai bangsa yang besar dan merdeka. Hubungan Indonesia - malingsia tidak pernah benar-benar tulus, mesra, itu sudah bukan rahasia lagi. Sejak puluhan tahun lalu, malingsia memang sudah menjadi negara tetangga yang membuat Presiden Soekarno pun menyatakan "Ganyang Malaysia !" merespon sikap negara sombong yang tak mengenal etika itu.

Kali ini, malingsia berulah dengan menangkap 3 (tiga) orang petugas Departemen Kelautan & Perikanan RI lantaran ketiganya menangkap 8 (delapan) orang nelayan malingsia yang memasuki batas wilayah maritim Indonesia. Ironisnya, insiden ini terjadi pada 13 Agustus 2010 atau hanya selang beberapa hari menjelang Peringatan Kemerdekaan RI yang ke-65 !

Insiden ini semakin bertambah buruk lantaran pemerintah dinilai oleh banyak kalangan terlalu lamban dan tidak responsif menyikapi masalah ini. Padahal seperti diketahui bersama, selama ini malingsia sudah terlalu sering menyinggung harga diri Bangsa Indonesia dengan berbagai sikap curangnya. Sebut saja pendudukan Pulau Sipadan - Ligitan, pengakuan lagu Rasa Sayange dalam profil video wisata malingsia yang ditayangkan di televisi, hingga Reog Ponorogo, tari Pendet - Bali, Batik, bahkan Rendang Padang pun diklaim sebagai produk budaya malingsia. Belum lagi tragedi yang dialami para TKI yang bekerja di malingsia dan mengalami perilaku buruk. Para pahlawan devisa itu pulang dalam keadaan cacat, sakit, bahkan tinggal nama, karena perlakuan bangsa malingsia yang tidak patut ....

Menyikapi semua permasalahan ini, selama bertahun-tahun, pemerintah sungguh terkesan tidak serius dan sungguh-sungguh. Hasilnya, hingga kini Lagu Rasa Sayange masih berkumandang dalam public address sebuah kantor perusahan migas milik negara jiran tersebut di bilangan Sudirman, Jakarta. Nasib Sipadan Ligitan pun lebih mengenaskan, dicaplok dengan sukses oleh negeri melayu itu. Sementara nasib TKI, setiap waktu, selalu saja ada kisah sedih yang dialami para TKI itu, entah disiksa, diperkosa, difitnah, dipenjara hingga dihukum pancung yang bisa jadi mati sia-sia tanpa pernah terbukti kesalahannya. Kasus-kasus lainnya, pemerintah baru bersikap manakala rakyat sudah terlebih dulu bereaksi keras. Olala ... pemerintah semakin hari semakin aneh, lebih takut rakyat ketimbang musuh sesungguhnya.

Dan Rabu, 1 September 2010 malam, setelah bergulir lebih dari 2 (dua) minggu, barulah Pak Susi memunculkan batang hidungnya. Semalam beliau menyampaikan pidato resmi kenegaraan menanggapi konfllik bilateral Indonesia - malingsia itu. Berikut evaluasi pidato resmi kenegaraan Pak Susi terkait masalah konflik bilateral Indonesia - malingsia ;

1. PERSONAL - WHO. Pak Susi seperti biasa tampil percaya diri, tapi kali ini ia berpakaian resmi warna merah menyala, merah darah, bersanding Bendera Sang Saka Merah Putih yang berdiri garang di sisi kanannya, berlatar belakang dinding putih bersih. Sementara Pak Susi mengenakan kemeja merah darah, Bu Ani tampak mengenakan busana muslimah berkerudung (sangat jarang beliau kenakan) warna putih ! Good !;
2. GESTURE- HOW. Tanpa kaca mata, memasang air muka cukup serius dan ... ini dia menarik, dengan gesture yang sangat jauh dari biasanya. Ya, semalam Pak Susi sangat jarang menggerak-gerakan tangannya sebagaimana biasanya beliau biasa berpidato bak deklamasi. Semalam, manuver tangannya sungguh sangat sedikit bergerak-gerak. Hal ini sesungguhnya bisa jadi menunjukkan Pak Susi berkomunikasi lebih serius dari biasanya;
3. TEMPAT - WHERE. Tidak seperti biasanya, semalam Pak Susi menyampaikan pidato resminya itu di Cilangkap, yang tidak lain merupakan markas besar Angkatan Bersenjatan Tentara Nasional Indonesia. Pasti, apapun alasannya pemilihan tempat yang berbeda dan bukan di istana akan menimbulkan efek psikologis dan kesan yang berbeda. Walaupun, staf kepresidenan menginformasikan hal itu kebetulan semata karena semalam Pak Susi memenuhi undangan buka puasa bersama di Cilangkap. Kabarnya pula, acara berbuka puasa di Cilangkap konon merupakan jadwal tetap tahunan setiap Ramadhan. Anda percaya ?;
4. PENGUASAAN DATA - HOW. Sebagai seorang yang sangat intelektual, beliau berpidato secara langsung tanpa teks, menyodorkan berbagai data berupa angka-angka yang beliau hafal di luar kepala. Baik angka-angka yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi hingga jumla TKI disampaikan Pak Susi secara lisan, tanpa membuka catatan sedikitpun. Walau tidak menutup kemungkinan angka-angka itu disajikan secara tertulis dalam ukuran besar oleh kru tv oleh sehingga beliau dapat mengutipnya secara wajar tanpa terkesan tengah membaca;
5. WAKTU - WHEN. Pak Susi kehilangan moment. Ingat, manajemen krisis dalam PR yang terpenting antara lain adalah tenggat waktu ! Maka bila insiden terjadi 14 Agustus 2010 dan baru direspon secara resmi 16 hari kemudian, tentu hal itu menjadi sngat terlambat. Apalagi, dalam kurun waktu itu ada moment penting di mana, pihak kita, Indonesia tengah memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-65. Seharusnya hari-hari menjelang 17 Agustus saat itu menjadi moment yang pas untuk menunjukkan kebesaran Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dan diakui di seluruh dunia. Faktanya, Pak Susi baru merespon nyaris 3 (tiga) minggu setelah kasus bergulir, ketiga petugas telah dikembalikan, namun ekskalasi emosi rakyat justru sudah semakin panas. Artinya, tingkat kerumitan masalah sudah semakin kompleks. Sebaliknya, malingsia serasa memegang kendali atas kasus ini dengan kembali menggertak kedaulatan RI seiring dengan peringatan hari 'jadi' negara mereka. Bayangkan, 9 nota protes Indonesia diabaikan begitu saja oleh negara sombong itu ! Di sini, Pak Susi yang notabene menjadi orang nomor satu Bangsa Indonesiabenar-benar sudah ketinggalan moment dan menjadikan seluruh rakyat semakin tergadai harga dirinya lantaran insiden ini;
6. PESAN - WHAT. Mengamati isi pidatonya, tampaknya sasaran yang ingin dicapai Pak Susi adalah meredam emosi masyarakat luas yang tengah merespon konflik dengan ekskalasi semakin panas. Pak Susi terlihat sangat serius menjaga obyektivitas dalam upaya penyelesaian konflik. Sebaliknya Pak Susi sangat sedikit menyampaikan sinyal-sinyal ketidaknyamanan yang dirasakan seluruh elemen bangsa secara lebih lugas dan tegas;
7. SASARAN - WHO. Logikanya, pidato Pak Susi terjadi diawali oleh insiden 13 Agustus 2010. Namun, bila mengamati uraian pesan dalam pidatonya Rabu malam, maka publik pun menjadi bingung dan gamang. Ekskalasi yang terjadi di masyarakat membutuhkan respon yang segera dengan pesan dan makna, intensitas serta kekuatan tertentu yang selayakanya 'terbaca' oleh Pak Susi, at least oleh staf ahli kepresidenan yang menyiapkan pidato beliau;
8. PENDEKATAN- HOW. Pak Susi memilih melakukan penyelesaian dengan cara diplomasi dengan pendekatan legal, bukan perang. Fine, itu jelas lebih baik dan rasional. Namun, pendekatan legal dalam diplomasi sungguh sangat konservatif bila tidak didukung dengan strategi komunikasi politik yang brilian ! Alhasil, pidato Pak Susi pun terasa sekali hambar, tanpa greget, tanpa muatan psywar dan propaganda yang mampu menggentarkan lawan. Pilihan kata-kata yang normatif tanpa muatan dan spirit, yang menyiratkan makna kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Bandingkan dengan pidato Soekarno yang memilih kata-kata begitu lugas "Ganyang Malaysia !" 
9. SIKAP - WHAT. Pidato Pak Susi pun tidak menyampaikan sikap dan keputusan strategis yang menunjukkan sikap kekecewaan bangsa Indonesia. Belajar dari kasus terdahulu, Soekarno berani membuka posko pendaftaran calon relawan tentara perang melawan malingsia untuk dilatih dan dididik sebagai tentara yang berani. Tidak hanya itu, Soekarno pun langsung menggalang dana di antara masyarakat Indonesia untuk membeli persenjataan perang. Sementara Pak Harto pernah dengan tegas menarik pulang para duta besarnya di Australia dan malingisa kembali ke Indonesia sebagai wujud kekecewaannya atas sikap negara-negara sahabat. Sementara dalam kasus ini, Pak Susi tidak menunjukkan sikap apa-apa yang pantas diputuskan oleh seorang kepala negara. Menurut seorang pengamat militer yang menanggapi pidato Pak Susi malam itu, kurang beraninya sikap beliau tercermin antara lain dalam pilihan kata-kata yang sangat minim kaitannya dengan kekuatan militer dan politik kenegaraan; 
10. TARGET - WHAT. Pak Susi menyampaikan agenda penyelesaian berupa perundingan di antara kedua negara mengenai batas wilayah dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, yaitu 6 September 2010. Seperti yang dijelaskan oleh pakar komunikasi politik UI, Effendi Gazali, maka target itu berpeluang akan dijadikan buying time oleh malingsia untuk mempermainkan Indonesia; 
11. ALASAN LAIN - WHY. Dari hasil diskusi 3 (tiga) orang pakar yang ditayangkan TV One sebagai stasiun swasta yang menayangkan secara langsung pidato Pak Susi, terkesan bahwa ada kemungkinan Pak Susi justru berpidato karena merespon isu hak interpelasi yang ramai diwacanakan oleh DPR ketimbang merespon konflik atas dasar kesadaran dan kebutuhan akan pentingnya penyelesaian konflik ini sesegera mungkin. 

Kalau sudah begini, tidak bisa dihindari lagi bahwasannya Pak Susi membutuhkan tim PR yang mumpuni yang dapat merekomendasikan strategi komunikasi politik yang efektif, tepat sasaran. Hasil interview semalam dengan pakar komunikasi politik, pengamat militer dan pakar hubungan internasional, staf ahli presiden, anggota DPR dari fraksi Golkar dan fraksi Demokrat, terkesan bahwa penanganan atas kasus ini miskin dimensi. Artinya, karena hanya mengedapankan diplomasi dengan pendekatan legal serta lebih banyak mempertimbangkan sisi ekonomi tanpa didukung oleh strategi komunikasi politik. Akibatnya, pidato Pak Susi pun menuai banyak kritik tajam nan pedas. Tidak itu saja, pidato Pak Susi pun semakin melukai hati seluruh elemen bangsa !

Ironisnya, pidato Pak Susi pun menjadi antiklimaks dalam penanganannya insiden 13 Agustus ini. Pesannya sangat miskin sentuhan strategis dalam banyak dimensi, khususnya kekuatan manuver dalam penyelesaian kasus ini. Betapa besar pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini. Hingga kapan para ilmuwan komunikasi Indonesia berdiam diri menyikapi hal ini ? Tak tergerakah seorang pun pakar di antara mereka untuk memberikan rekomendasi dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa ini yang tengah teromabng-ambing dalam pusaran ketidakmenentuan ... ?

SPBU Hijau

Di sepanjang Jl. Prof. Dr. Satrio, Bintaro Sektor VII hingga Sektor IX setidaknya ada 3 (tiga) SPBU berbeda yang beroperasi. SPBU paling awal berdiri adalah milik Pertamina yang lokasinya berada di kawasan menjelang sektor IX. Kharakter SPBU ini adalah, kadang-kadang buka sebelum pukul 6 (enam) pagi, tapi kadang-kadang lewat jam 6 juga belum buka. Menjelang pukul 22.00 wib seringkali SPBU ini juga kadang sudah tutup. Di SPBU ini terdapat beberapa gerai ATM dan sebuah toko P&D yang pernah buka juga tutup serta berganti barang dagangan.

Berikutnya adalah SPBU milik negara tetangga, negeri jiran yang ngaku serumpun tapi sesungguhnya tak pernah ramah dan menjadi musuh dalam selimut bagi Indonesia selama ini. SPBU yang identitik dengan warna hijau ini dibuka kurang lebih setahun lalu. Letak SPBU Hijau berada di jalan yang sama dengan SPBU Pertamina, hanya berbeda jalur. Jadi keduanya berseberangan, masing-masing merupakan jalur satu arah dan jarak di antara keduanya sekitar 50 (lima puluh) meter saja.

Terakhir, berdiri lagi sebuah SPBU, kali ini milik negara yang pernah menjajah Indonesia. SPBU yang identik dengan warna kuning menyala ini adanya persis di bundaran Bintaro Sektor VII. Seperti kedua SPBU sebelumnya, SPBU ini juga dilengkapi dengan toko P&D, namun terdapat fasilitas pengisian air bersih dan angin.

Apa yang menarik dari kisah ketiga SPBU ini ? Banyak, terutama menyoroti perjalanan usaha SPBU Hijau. Pertama, sejak pertama kali beroperasi, SPBU Hijau nyaris tidak pernah dikunjungi pembeli. Jadi setiap harinya, petugas SPBU hanya duduk di bawah mesin penyalur bbm, sejak pagi hingga malam, begitu setiap hari. Padahal, SPBU ini memiliki lebih banyak terminal box penyalur ketimbang milik pertamina yang cuma tersedia 3 atau 4 saja, sementara SPBU hijau ada sekitar 6 (enam).

Selain itu, SPBU hijau dilengkapi dengan toko P&D yang buka 24 jam. Belum lagi, halaman SPBU Hijau ini jauh lebih luas dan nyaman dibandingkan dengan SPBU Pertamina. Bukan itu saja, untuk menarik pembeli, SPBU Hijau juga memberikan potongan harga yang sangat menarik, bisa membayar dengan kartu kredit hingga hadiah minuman. Suatu masa, SPBU HIjau ini bahkan pernah menjual bahan bakarnya dengan harga nyaris mendekati harga premium Pertamina !
Tapi anehnya, semua upaya itu tidak juga membuat ratusan mobil yang melewati kawasan itu mau mampir dan mengisi bahan bakarnya di sana. Keanehan yang sungguh luar biasa ! Fasilitas lebih oke, harga bersaing, promosi gencar, tapi tak juga mendatangkan pembeli.

Tak lama berselang, SPBU Kuning meulai beroperasi. Berbeda dengan SPBU Hijau, SPBU Kuning, perlahan namun pasti mulai dikunjungi pembeli. Awalnya adalah mobil-mobil mewah berCC besar yang parkir di sana. Tapi kemudian, motor pun mulai mengisi bbm-nya disana. Kini, SPBU Kuning ini kunjungan pembelinya relatif normal seperti SPBU pada umumnya, meskipun pelayanan mereka tergolong lamban karena prosedur pembayaran yang terkomputerisasi dan melayani pembayaran menggunakan kartu kredit. Tapi tampaknya itu tidak terlalu dianggap mengganggu oleh para pembeli, apalagi soal harga. Kualitas ok, harga mahal tentu wajar.

Yang menarik, padahal harga bbm SPBU Kuning ini lebih mahal daripada SPBU Hijau ! Coba, bayangkan, dengan harga lebih mahal tapi kok lebih diminati pembeli ya ? Di awal beroperasinya SPBU Kuning ini, mereka memang meberikan hadiah minuman ringan dalam kaleng setiap pembelanjaan senilai Rp. 50.000,- yang artinya merupakan pembelanjaan tidak lebih dari 9 liter. Namun itu pun, hanya berlaku beberapa waktu saja.

Keuntungan lainnya, SPBU Kuning menawarkan cara pembayaran dengan kartu kredit. Selain itu, setiap pembeli yang tengah mengisi bbm ditawarkan untuk dibersihkan kaca depannya. Selebihnya, fasilitas standar sebagaimana SPBU Pertamina sebagian besar sudah menyediakan, seperti isi air dan angin gratis.

Melihat fenomena ini sungguh menarik ya ? Bisa jadi, ini hanya dugaan, bagaimana pun bangsa Indonesia masih mempunyai sentimen sangat besar menyoal urusan negara tetangga. Maka, mereka tetap ga' mau banget beli bbm dari negara tetangga, jiran, yang sombong terhadap bangsa kita itu. Asal dipikir, lokasi sama, harga lebih mahal tentu wajar karena kualitas bisa jadi lebih baik, fasilitas mantap. Pokoknya semua jurus pemasaran sudah dilakukan, tapi tetap tidak mampu menghasilkan keuntungan. Kalau sudah begini maka semua teori pemasaran pun jadi rontok. Menarik ya ?

Akhirnya, kurang lebih setelah 6 (enam) bulan beroperasi tanpa pembeli dan bbm dalam bak penyimpanannya bisa jadi sudah menguap, SPBU Hijau pun ditutup. Sempat ada penjual jus membuka lapak persis di pintu keluar SPBU, tapi itu pun tetap tak ada yang membeli.

Kasus ini bisa menjadi salah satu contoh betapa ampuhnya rasa memiliki (sense of belonging) dalam 'menggerakan' publik. Dalam skala nasional, pada kehidupan bernegara, wujudnya ya nasionalisme, rasa cinta tanah air. Hal ini bukan membuktikan gagalnya sebuah teori pemasaran dalam penerapannya di dunia empiris. Kasus seperti ini jelas anomali. Artinya, sense of belonging yang kuat itu dapat menghasilkan efek bukan saja pada tingkat kognisi, tapi hingga afeksi dan behavioral. Publik bukan saja tahu, tapi memiliki sikap dan perilaku yang sebagaimana seharusnya. Nah, bagaimana menurut Anda ?

KONVENSI PERHUMAS 2010

Perhumas Indonesia menggelar Konvensi Nasional Humas (KNH) 2010 pada Rabu - Kamis, 21 - 22 Juli 2010, di Hotel Sultan, Semanggi, Jakarta. Mengusung topik "Powering Public Relation Excellence" konvensi diikuti lebih dari 200 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari praktisi profesional swasta maupun pemerintahan, akademisi berbagai universitas terkemuka, mahasiswa, hingga para pendiri Perhumas senior yang walaupun sudah pensiun bahkan beranjak tua, masih tetap semangat dan cinta akan profesinya, humas Indonesia.


Perhelatan akbar ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Boediono pada hari Rabu pagi, bertempat di Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring dan Ketua Mahkamah Konstituasi, Mahfud MD serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Sejumlah pembicara luar biasa hadir menyampaikan pandangannya tentang dunia kehumasan di era global saat ini. Sebagai keynote speaker, Menteri BUMN, Mustafa Abubakar menyampaikan presentasinya membahas "Kompetensi dan Kompetisi Global".

KNH 2010 menggelar 3 (tiga) kegiatan besar meliputi :

1. Seminar
2. Lomba Ing Griya
3. Anugerah Perhumas

SEMINAR
KNH 2010 menghadirkan sejumlah pembicara besar, antara lain Mantan Wapres dan Ketua PMI, Jusuf Kalla dengan rumusannya tentang humas sebagai "Rumah Mode"; mantan Presiden Direktur di berbagai perusahaan pertambangan selama bertahun-tahun, kini sebagai Presiden Direktur Kiroyan Partner, Noke Kiroyan, Chairman Noke Institute; Elizabeth Gunawan Ananto, Presiden IPRA 2010; Pengamat ekonomi, Faisal Basri dan sejumlah CEO perusahaan multi nasional dari dalam dan luar negeri hingga praktisi media dihadirkan untuk berbagi pandangan mengenai masa depan humas Indonesia.

Topik KNH 2010 "Powering Public Relations Excellence" sangat banyak mengupas tentang kompetensi bagi praktisi humas Indonesia, khususnya berdasarkan SKKNI Bidang Kehumasan yang telah digulirkan oleh pemerintah melalui Kep Menarkertrans No. 039/Menakertrans/II/2008. Minimnya sosialisasi mengenai asal-usul penyusunan SKKNI Bidang Kehumasan ini hingga proses penetapan dan sertifikasinya membuat keberadaan SKKNI Bidang Kehumasan ini nyaris purba sejak kelahirannya lebih dari 2 (dua) tahun lalu di antara para pelakunya sendiri.


Salah satu indikator nyata adalah betapa sulitnya mengakses keberadaan Kep Men tersebut berikut penjelasan SKKNI Bidang Kehumasan memalui berbagai media on line atau virtual. Bahkan web Depkominfo sebagai ketua tim penyusun dan Depnakertrans sebagai regulator yang menetapkan SKKNI itu pun tidak menyediakan data tersebut.

Salah seorang pembicara justru mendapatkan informasi seputar SKKNI Bidang Kehumasan melalui blog-blog pribadi. Bahkan untuk penjelasan rinciannya, ia mendapatkan dari situs internasional ! Betapa menyedihkannya ? Tak hanya itu, salah seorang peserta dari kalangan akademis pun bahkan belum pernah mendengarnya sama sekali tentang SKKNI Kehumasan ini ....


LOMBA ING GRIYA
Kompetisi menyoal media komunikasi konvensional dan on-line - virtual ini merupakan mata acara wajib yang selalu digelar dalam banyak perhelatan KNH di manapun penyelenggaraannya. Tahun ini, sebuah mata lomba tidak dapat memilih pemenang karena jumlah peserta hanya 2 (dua). Bisa jadi, sedikitnya jumlah peserta kembali lagi karena tidak eksisnya peran humas di berbagai organisasi atau isntitusi. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti kompetisi.


ANUGERAH PERHUMAS

Pemberian anugerah Perhumas ditujukan kepada sejumlah insan yang memiliki komitmen, integritas dan kontribusi nyata terhadap kemajuan profesi dan keberadaan humas Indonesia. Sejumlah akademisi, profesional maupun praktisi senior terpilih mendapatkan Anugerah Perhumas 2010. Di antaranya adalah August Parengkuan, PR Society dan Elizabeth Goenawan Ananto (EGA), Presiden IPRA 2010. Ibu Ega terpilih tentu karena perjuangannya yang tak kenal lelah sehingga menjadikannya orang Indonesia pertama, khususnya perempuan humas Indonesia pertama, yang berhasil menduduki jabatan bergengsi, Presiden Internasional Public Relations Association (IPRA) yang berpusat di Inggris.

Secara keseluruhan, KNH 2010 sungguh merupakan kesempatan yang sangat baik selain sebagai wahana pencerahan dan berbagi pengalaman, juga membangun jaringan bagi semua pihak di dunia kehumasan. Menilik dari kehadiran para pembicaranya, Muslim Basya, Ketua Perhumas terhitung sukses menghantarkan KNH 2010 dibuka secara langsung oleh Wapres Boediono dengan sejumlah pembicara yang sangat kompeten dan mumpuni !

Bagaimanapun, KNH 2010 telah berhasil menjadi media sosialisasi yang efektif bagi pengenalan Kep Men no. 039/Menakertrans/II/2008 tentanng SKKNI Bidang Kehumasan di antara para pelakunya. Selain itu, KNH 2010 memberikan peluang bagi bergulirnya proses sertifikasi SKKNI Bidang Kehumasan bagi para praktisi menuju profesional. Tidak hanya itu, KNH 2010 pun menjadi titik awal penyempurnaan SKKNI Kehumasan selanjutnya, di masa yang akan datang sesuai tuntutan jaman.

Beberapa hal sebagai evaluasi dalam penyelenggaraan KNH 2010 ini antara lain adalah :

1. REKOMENDASI. Seyogyanya, pertemuan besar yang mampu mengumpulkan banyak kalangan humas dari seluruh Indonesia ini dapat menghasilkan sebuah rekomendasi dalam setiap gelaran konvensinya yang dapat ditujukan kepada berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang. Berikutnya, tentu saja agar rekomendasi tersebut dapat menjadi program kerja Perhumas selanjutnya;
2. LIPUTAN. Seyogyanya pula, ajang KNH ini menjadi sebuah pembuktian keberhasilan para praktisi humas dalam membangun kerja sama khususnya dengan teman-teman media. Artinya, selayaknya perhumas dalam setiap perhelatan KNH-nya mendapat ekspos media yang dasyat dari media secara intensif menjelang, selama dan paska kegiatan. Tidak mudah ? Pasti ! Seharusnya, ajang sekelas ini menjadi pembukatian sekaligus kick-off yang efektif bagi para pelaku humas bila hendak menggaungkan program secara mantap. Tapi apa boleh buat, humas tanpa media apa jadinya ? Perhelatan profesional humas tanpa ekspos media secara meluas, tentu ironis sekali ....
3. ANUGERAH ORANG MUDA. Prestasi tentu tidak berbanding lurus dengan senioritas. Bisa jadi banyak akademisi muda, profesional muda, praktisi muda yang juga berprestasi dalam ukurannya dan layak mendapatkan apresiasi. Bila Perhumas menghendaki perubahan nyata, maka inilah saatnya membuat terobosan ! 
4. MATERI BERIMBANG. Menyampaikan masalah secara berimbang tentu akan lebih menarik dan lebih nyata. Selama ini pembicara lebih banyak menghadirkan top level management yang nota bene seringkali terbatas pemahamannya mengenai peran humas itu sendiri. Maka tak ada salahnya bila KNH pun berani menggelar seminar yang menghadirkan bedah kasus kehumasan dari kaca mata para pelaksana dengan segala problema yang telah menjadi penyakit chronis dan menahun di kehidupan humas Indonesia selama ini;
5. AUDIT HUMAS. Sebuah prosedur standarlah bila para insan humas berani melakukan audit bagi kesuksesan perhelatannya sendiri ....

Besarnya jumlah peserta adalah kesuksesan, keragaman kalangan yang hadir adalah kesuksesan, kelas pembicara yang berkenan hadir adalah kesuksesan, pemimpin negara berkenan membuka resmi perhelatan adalah kesuksesan, dan ... kekompakan kerjasama seluruh tim adalah bukti nyata kesuksesan ! Pemimpin yang handal berpadu dengan tim yang solid, itulah kuncinya ! Maju terus Perhumas Indonesia !

SOCIAL MEDIA

Saat ini manusia sedang diasyikan dengan kegiatan yang serba on-line. Internet, banyak memberikan kemudahan dan fasilitas secara gratis yang membuat manusia semakin 'eksis', siapapun dia.

Sebut saja sejak era friendster yang kurang interaktif hingga blog, tweeter dan facebook yang super interaktif bak kompor tersiran tumpahan minyak yang bisa langsung menyambar dan membakar apa saja. Demikianlah kemampuan media sosial itu dalam merespon sebuah isu atau informasi yang muncul, secara langsung dan cepat menyebar ke seantero dunia.

Menariknya, beragam fasilitas yang tersedia di jaringan virtual ini dapat dimanfaatkan secara individual maupun institusional. Kini, kecenderungan dalam dunia usaha bahkan sangat fenomenal. Banyak perusahaan memanfaatkan hampir semua jenis media sosial yang ditawarkan oleh internet yang notabene tak jarang disediakan secara gratis. Selain itu, kini mereka justeru memanfaatkan para penggiat media sosial sebagai gatekeeper dalam berinteraksi dengan seluruh stakeholdernya.

Sebagai contoh, belum lama ini dalam tayangan televisi sebuah produsen kendaraan roda dua melakukan Press Tour di Bali untuk memperkanlkan produk andalanny yang terbaru. Kegiatan press tour-nya sih tidak ada yang luar biasa, karena press tour memang ditujukan untuk memperkenalkan produk perusahaan kepada kalangan media. Namun yang menarik, dalam kelompok media tersebut terdapat sejumlah blogger dan penggiat tweeter sebagai peserta bersama jurnalis media konvensional.

Hal ini menujukkan bahwa keberadaan penggiat media sosial dan media sosial-nya itu sendiri telah menjadi alternatif media komunikasi yang menarik bagi sebuah organisasi dalam berinteraksi dengan stakeholdernya dengan cara yang berbeda.

Sementara dalam pertemuan PR Week 2010 yang berlangsung pada 19-20 Mei 2010 lalu pun sejumlah perusahaan membawa bukti yang tak kalah menarik dalam presentasinya. Sebuah perusahaan farmasi terbuka terbesar di Indonesia terang-terangan mengatakan bahwa perusahaannya memanfaatkan hampir semua jenis media sosial yang tersedia di dunia maya. Setidaknya, perusahaan ini memiliki web perusahaan, web produk, blog dan facebook yang semuanya dikelola secara aktif ! Luar biasa dan cerdik bukan?

Implementasinya pun sungguh mencengangkan k! Perusahaan sama sekali tidak merasa khawatir sedikit pun dengan adanya komentar negatif yang bakal muncul dalam komentar atau status di berbagai media sosial tersebut. Padahal, 'kecepatan' media sosial dalam menyebarluaskan sebuah isu sangatlah cepat dan nyaris tidak terkendali. Tapi, perusahaan tetap berpendirian bahwa biarkan publik yang menentukan. Karena sifat sebuah media sosial adalah interaktif dan terjadi diskusi pro dan kontra sehingga setiap hal negatif akan tertangani dengan sendirinya oleh publik itu sendiri.

Sebuah keputusan yang sangat berani. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan bila ... perusahaan yang bersangkutan tidak mempunyai 'bargaining' yang jauh lebih tinggi. Dalam arti, perusahaan ini tentu merasa yakin bahwa produknya baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya perusahaan tidak merasa khawatir sedikitpun terhadap tanggapan negatif yang mungkin muncul dalam media sosial yang mereka miliki.

Nah, bagaimana dengan kegiatan media sosial di lingkungan Anda, apakah sudah terimplementasi secara optimal dan menguntungkan ? Semoga catatan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk melakukan perbaikan dan kemajuan di masa yang akan datang, khususnya dalam memnafaatkan kemajuan teknologi secara cerdas dan tepat guna ....

BEING PROFESSIONAL

One day, at the professional meeting of public relations in Jakarta, titled "PR Week", 19-20 May 2010, one of the speaker declare a very inspiring statement. He said that "If you want to be a professional, you have to work at a professional company !"

Damn ! It's so clear and really true ! No doubt about it ! It's so natural & logic ! Nothing more but make a sense !

So, it's not about take it or leave it ! It's also not about re-motivation. Both of employee and company have the same obligation. They do have to be professional as the business situation require it. If the company is not able to be a professional company, it can not compete to others.

Unfortunatley, many people ignore the fact. They said, if you don't like the company so just move on ! They also think that employee needs to be re-motivated so that they are able working harder. What's a miss understanding thing !

BHMN DIBATALKAN

Pemerintah akhirnya memutuskan membatalkan regulasi BHMN bagi keberadaan universitas atau institusi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Terobosan yang sangat berani dan patut diapresiasi secara positif.

Keputusan pemerintah ini diharapkan tentu saja dapat mengembalikan kualitas pendidikan tinggi Indonesia secara obyektif. Bila sebelumnya dalam kurun waktu saat regulasi BHMN masih berlaku berbagai institusi pendidikan di Indonesia bisa memberikan peluang nyaris bolong kepada semua calon peserta didik tanpa saringan yang ketat, kini kondisi tersebut harusnya tidak mungkin terjadi lagi.

Sebagai gambaran saja, dulu saat regulasi tersebut masih berlaku setiap institusi merasa harus membiayai sendiri kegiatan operasionalnya. Karenanya, institusi pendidikan tinggi negeri tersebut membuka "jalur khusus" dengan tarif yang super fantastis sehingga mampu meloloskan siapapun (yang kemampuan intelektualitasnya di bawah standar) dapat menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri favorit dengan ijazah setara alias tak ada beda dengan mereka yang lolos melalui ujian sipenmaru yang sangat ketat persaingannya.

Hikmahnya, rejeki memang tidak salah sambung. Sudah menjadi rejeki mereka yang kemarin berkesempatan menikmati regulasi menyenangkan kemarin. Karena mereka banyak duit, berapapun bayarannya mereka semua mampu membayarnya dan berbondong-bondong masuk PTN. Bayangkan saja, rata-rata harga yang mereka harus bayar di atas Rp. 50 juta ! Berapa banyak siswa yang bisa menikmati fasilitas itu bila setiap fakultas menyediakan 1 (satu) kelas saja berkapasitas 50 orang. Sementara satu universitas memiliki sedikitnya 15 fakultas, dan seandainya di Indonesia ada 30 PTN yang melakukan cara itu. Bukankah itu jumlah yang sangat besar ? Artinya, betapa besar pula resiko yang harus dihadapi oleh bangsa ini bila PTNnya menerima calon siswa didik yang tidak memenuhi kualitas selayaknya namun memiliki ijazah yang mumpuni dengan brandnya yang dasyat ? Namun kini yang terpenting kondisi itu tidak terjadi lagi.

Walaupun, mereka yang tidak lolos ujian saringan masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN, SIPENMARU, dll. yang sejenisnya) bukan berarti mereka bodoh, tapi setidaknya cara ini jauh lebih obyektif dalam menjaring SDM yang berkualitas melalui proses belajar di institusi pendidikan nasional ketimbang memberikan kewenangan kepada institusi negeri itu untuk mencari dana operasionalnya sendiri. Kenapa ? Karena kebijakan tersebut dapat memberikan akibat yang sangat negatif bagi generasi muda bangsa ini di kemudian hari. Sekali lagi bravo untuk pemerintah atas pembatalan regulasi BHMN !

REGULASI 'CONTENT' MEDIA VIRTUAL ?

Ini baru wacana, kabarnya pemerintah akan menggulirkan regulasi yang mengatur soal kebebesan mengeluarkan pendapat di media virtual baik di situs resmi institusional, maupun di situs individual macam facebook dan blog.

Hasilnya ? Tentu saja menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Persoalannya ....

1. Janganlah urusan content atau isi tulisan di media virtual ini nantinya ibarat menangkap tikus di lumbung padi dengan membakar lumbung padinya. Artinya, seyogyanya wacana ini mempertimbangkan antara manfaat dan mudaratnya secara rasional, profesional dan mengutamakan aspek-aspek intelektual dengan segala resikonya bagi kehidupan masyarakat. Jadi jangan sampai, sebuah keputusan yang dihasilkan nantinya justru mendatangkan banyak kerugian daripada manfaatnya bagi orang banyak;


2. Media massa yang selama ini dianggap sebagai kelompok independen, apakah betul masih memiliki pertimbangan dan menganut nilai-nilai idealisme dalam bekerja di tengah persaingan dan merebaknya industri segala bidang, tak terkecuali media massa itu sendiri ! Artinya, pendapat individual yang tertuang dalam tulisan virtual sesungguhnya bisa menjadi alternatif kontrol terhadap kinerja media massa yang semakin menggeliat menjadi industri yang meraksasa dan tak kenal ampun ! Jadi, sepak terjang media yang telah berubah menjadi sebuah industri dapat dicek keakurasian berita maupun bentuk tulisan lainnya dengan berbagai hasil tulisan masyarakat. Bahkan, media konvergen nantinya akan dihasilkan melalui proses asimilasi antara media dengan individu melalui media virtual.
   
3. Secara teknis, tidak semua 'komentator' yang dijadikan nara sumber oleh media massa dalam setiap pemberitaan adalah SDM yang kompeten, memiliki integritas, jujur dan tidak memiliki kepentingan apa pun serta terpercaya. Sementara dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas dalam berpendapat dalam media virtual maka semakin memberikan pengayaan akan segala hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat pada umumnya, inteletual sejati tetap akan teguh dalam pendirian terhadap hal-hal yang benar. Kuncinya, bila akan melakukan pengawasan lagi kepada semua pihak, tentu jangan pernah berlari dari teori, konsep, atau nilai yang hak, maka semuanya akan menjadi semua siklus yang awal dan akhirnya begitu jelas, walaupun teori itu sendiri terus berkembang ....

Menkominfo dalam siaran berita pagi ini menjanjikan bahwa bila regulasi ini merugikan kegiatan media massa, maka ia akan menolaknya. Akankah betul begitu ? Mari kita tunggu ....

ISKI

Beberapa waktu lamanya mencari tahu keberadaaan ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia) dalam media virtual dan jaringan on line tak kunjung menemui, akhirnya ... nongol juga !!! Wah ... rasanya lega bukan main ....

Terakhir kali mengikuti kegiatan ISKI hampir sepuluh tahun lalu saat kongres ISKI di Solo, lalu bergabung dalam kepengurusan sebagai bendahara ISKI Jakarta Selatan sekitar tahun 1999 - 2000 an bareng Pak Teddy di Universitas Sahid, setelah itu ... hilang kontak. Tapi alhamdulillah ... akhirnya ketemu lagi ....

Semoga, ISKI benar-benar dapat menjadi wadah yang mampu mengantarkan ilmu komunikasi menjadi tuan rumah di keilmuannya sendiri bagi para ilmuannya, para praktisinya dan para profesionalnya. Semoga ... !

Anda sarjana komunikasi dan belum bergabung ? Tunggu apa lagi ? Selamat bergabung di ISKI ... !!!

100 HARI, 1 ALBUM

Wah ... sungguh menarik. Entah apa yang terlintas dalam benak humas pemerintah atau mungkin tim sukses presiden RI hingga berani, membiarkan sang presiden meluncurkan album barunya dalam suhu panas masyarakat menyoal 100 hari kinerja sang presiden.

Dalam telaah ilmu komunikasi, hal ini sungguh menarik. Sebagai pihak yang tengah menghadapi masa 'orientasi' tentu beliau akan sangat berhitung dalam bertindak. Tujuannya tentu agar dapat menunjukkan prestasi terbaik, dan tentu yang relevan.

Namun, bila opini masyarakat begitu resah terhadap kinerja presiden dalam 100 hari pertama, citranya pun cenderung menurun hampir dalam segala aspek dibandingkan kondisi serupa pada periode sebelumnya, tentu meluncurkan album lagu baru sungguh merupakan sebuah keputusan yang kontraproduktif.

Memang, kreativitas dan prestasi dalam menghasilkan album lagu merupakan karya personal non kedinasan, tak ada hubungannya dengan 100 hari kerja. Namun, bila diluncurkan di masa saat masyarakat meragukan atau mempertanyakan prestasi ybs dalam masa yang sangat krusial ini, tentu masyarakat akhirnya akan mengkait-kaitkannya juga. Tentunya, tim sukses atau beliau pun menyadari resiko tersebut dan punya perhitungan tersendiri.

Dalam kaca mata komunikasi politik, idealnya hal ini tentu sangat tidak ideal. Namun, di sisi yang lain, dunia politik itu dunia yang sangat tidak menentu dan sangat fluktuatif. Paling banter, kehadiran album baru sang presiden hanya menimbulkan pro dan kontra namun rasanya akan sangat sulit untuk bisa menjatuhkan kepemimpinan sang presiden, bukan ?

Maka dalam kasus ini, mungkin, bisa jadi tak ada teori yang bisa menjelaskan akan hal ini. Hanya pepatah yang mampu menggambarkannya, "anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu..." Setiap manusia punya kesenangan atau hobi masing2 toh, termasuk presiden RI yang senang berdendang ....

LUNA MAYA DI DUNIA MAYA

Kasus Prita belum lagi usai, kasus lain pun meruak tak kalah hebat. Serupa, tapi tak sama. Intinya, tetap menyoal kebebasan bicara dan berpendapat di dunia maya. Persoalannya, bagaimana memilah dunia maya ? Siapa bisa melarang aroma kentut berhenti berhembus di udara ? Begitulah dunia maya. "Semua" orang (pelaku) membutuhkan, tapi bagaimana kita bisa menghalangi dan mencegah pikiran setiap manusia yang berkepentingan di dalamnya ? Bukankah itu hal yang tak mungkin, bila manusia melarang manusia lain berpendapat dan berpikir. Namun, apakah hanya sampai di situ ?

1. KEMAJUAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI; Secara, itulah yang disebut dengan kemajuan teknologi komunikasi, itulah yang disebut dengan globalisasi, maka rasanya nyaris muskil bila manusia mencoba menghentikan laju dan berjuta 'irisan' interaksi di dalamnya dengan berbagai konsekuensinya. Artinya, dalam era global saat ini, maka berhati-hatilah dalam memanfaatkan teknologi. Bila kita tidak pandai memanfaatkan teknologi, maka kita yang akan tergilas teknologi atau kemajuan jaman.


2. GLOBALISASI ADALAH FILTER; Bila dicermati, globalisasi dalam hal ini adalah filter itu sendiri. Kemajuan teknologi dalam era globalisasi saat ini bukan lagi sarana, tapi penyaring itu sendiri, pencegah, yang juga dalam bentuk maya. Maka, sakit hati, reputasi, aib, privasi, dan semuanya yang lain menjadi konsekuensi. Jadi bila tidak mau menanggung konsekuensi globalisasi, berlakulah secara bijak dan jujur. Atau, bila memilih menjadi penjahat, maka jadilah penjahat yang paling ulung. Bila tidak, maka tanggunglah akibatnya, konsekuensi itu, sakit hati itu, reputasi itu, yang ternoda, tersingkap sedetil-detilnya, sejelas-jelasnya, secepat-cepatnya, melebihi siaran langsung penangkapan gembong teroris pada peak time jam siaran secara on air/on line ! Jadi, sesungguhnya filter itu bukan pada alatnya, tapi keselarasan hidup dalam era globalisasi secara bijaksana. Jadi, jagalah ucapan, sikap dan tindakan, apapun media yang dipilih untuk digunakan.


3. FENOMENA ILMU KOMUNIKASI; Maka apa yang menarik dari curhat luna maya di twitternya ? Yang paling menarik adalah ternyata, tidak semua pelaku jurnalistik berpandangan sama. Oya, tentu selalu ada 2 (dua) sisi dalam kehidupan manusia. Namun dalam hal ini, munculnya berbagai masalah akibat interaksi dunia maya telah memberikan pembelajaran yang positif bagi pelaku teknologi komunikasi, khususnya pelaku jurnalistik.


4. PENDEKATAN PENYELESAIAN; Setidaknya, berbeda dengan pelaku korporasi yang cenderung berpikir win-loose pada kasus prita, para pelaku jurnalistik jauh lebih obyektif dan berbesar hati untuk mulai memikirkan kembali kemungkinan adanya perubahan dalam dirinya. Mungkin, karena kasus luna terjadi di area industri komunikasi itu sendiri, maka dalam penyelesaiannya pendekatan yang dipilih jauh lebih relevan. Berbeda dengan kasus prita yang lebih didominasi dengan pendekatan hukum/legal yang kurang relevan dengan nuansa kasus yang sesungguhnya kental dengan aspek humas dan pelayanan.


5. PENTINGNYA TEORI; Meminjam bahasa komunitas masyarakat NU, itulah pentingnya kembali ke kitah. Tak terkecuali dalam interaksi komunikasi. Maka mengembalikan kegiatan jurnalistik yang sudah melebar bentuknya ke mana-mana kepada pertanyaan mendasar sungguh bijak. Apakah masih pantas, bila kegiatan infotaintment tergolong pekerjaan jurnalistik yang sesungguhnya, sama dengan kuli disket pencari berita ? Persoalannya, seberapa banyak pelaku jurnalistik yang menguasai teori akan pekerjaannya sendiri ?

Setidaknya, kasus demi kasus menyoal teknologi komunikasi, industri media dan jurnalistik mengarah ke cara-cara yang lebih baik. Para pelaku lebih dewasa dalam bertindak. Kini, giliran masayarakat, seluruh pengguna teknologi komunikasi yang seharusnya lebih dewasa lagi dalam segala hal. Akankah masyarakat melulu menjadi obyek berbagai industri, khususnya media ? Seharusnya manusia adalah subyek, pelaku segala sesuatu. Namun, dibutuhkan kedewasaan dan kemampuan berpikir, mengolah serta mencerna segala hal yang kita hadapi ....

HUMAS INDONESIA

Secara, memikirkan masa depan humas rasanya kok suram sekali ya. Adapun wahana tentang itu pun tidak terlalu "menohok dalam" kiprahnya. Sebagaimana kecenderungan berbagai wahana sejenis, umumnya wahana tersebut tidak lebih dari media show off anggota tertentu ketimbang memberikan sesuatu yang hebat, mencerahkan, inovatif, konstruktif, dan progresif. Sebaliknya, selain sebagai ajang show off wahana seperti itu hanya sebagai sarana komunikasi yang ... sama sekali ga' penting dengan timpalan-timpalan yang remeh temeh serta sikap provokatif yang sensitif, laksana memancing di air keruh yang sesungguhnya tengah diupayakan menjadi jernih ....

Wuiiiih ... berat rasanya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki semua ini ya ... ? Saya memandang, begitu semakin peliknya kondisi humas Indonesia, saat ini. Dari berbagai permasalahan yang saya temui sebagai praktisi maupun ilmuwan kehumasan, saya melihat sejumlah fenomena memprihatinkan, antara lain ...

1. Rendahnya kesadaran; Betapa rendahnya kesadaran & pemahaman para pengguna jasa humas tentang keberadaan humas secara ilmiah & profesional. Buktinya ? Betapa banyak perusahaan yang merekrut SDM dengan latar belakang nyaris terserah, untuk posisi humas. Dari yang tingkat SMA sampai S2 bahkan mungkin S3 bisa jadi humas. Itu baru posisinya, belum bicara pekerjaannya. Giliran bicara pekerjaannya, maka dari pendamping karaoke hingga pialang saham pun dibilang itu PR, public relations alias humas. Oh, no !!!!


2. Persaingan tak sehat; Kelanjutan dari problem pertama di atas, dampaknya kemudian adalah persaingan yang tak sehat. Apa buktinya ? Buktinya, terjadi gap yang sangat tajam antara humas manajerial dengan humas pelaksana. Tak peduli latar belakang akademisnya apa, selagi ijasah yang dimiliki itu made in abroaaaaad getooooh, langsung deh diciduk jadi manager. Even, she is only 25 years old, she'll get the position, as Head of Public Relations ! Perusahaan tak peduli lagi, apakah kriteria yang dimiliki sang kandidat relevan atau tidak. Apakah perusahaan membutuhkan pendekatan corporate PR atau marketing PR, perusahaan tak peduli, yang penting perusahaan punya PR lulusan luar negeri. Oh, my God !!!! Sementara para sarjana lokal, tak laku sebagai apa-apa. Dan pada level pelaksana, yang direkrut dari universitas kelas terdengar dan tak jelas rimbanya. Akibatnya, di antara keduanya, manager & staf ibarat jaka sembung bawa kambing. Ga' nyambung, mbek ... mbek ... Karena gap terlalu tajam. Perusahaan tak tahu, bahwa menjadi PR bukan cuman modal bahasa Inggris, mantan wartawan, tampang cakep doaaaank, tapi harus tahu strategi, konsep, riset, dan banyak lagi. Bagaimana ini ?


3. Lemahnya komitmen pemerintah; Pemerintah, kontribusinya terhadap kemunduran humas di Indonesia bisa jadi paling besar. Pemerintah tidak memiliki regulasi cukup ketat yang menjamin hak akademisi komunikasi khusunya humas secara ilmiah dan profesional. Saya pun tak ingat lagi, apakah negara ini saat ini masih punya menteri penerangan atau tidak. Itulah bukti, pemerintah saja tidak mengelola informasi secara ilmiah & profesional. Adapun Depkominfo, 5 (lima) tahun terakhir sibuk dengan teknologi, yang nota bene merupakan tool/alat dalam berkomunikasi, bukan pada content komunikasi, yaitu pesan dan strategi yang seharusnya jauh lebih prioritas bagi negara & pemerintah saat ini. SKKNI Bidang Kehumasan yang telah dihasilkan pun ibarat lenyap ditelan bumi. Bahkan mencarinya dalam situs resmi depkominfo pun sulit ditemui ! Aneh tapi nyata !


4. Ketidakkompakan/disintegrasi; Ini jauh lebih konyol lagi. Sudah situasi tidak mendukung seperti ini, para pelaku humas itu sendiri pun tidak kompak pula dan sibuk mencari posisi & membangun kubu masing-masing. Tak satu pun dari berbagai pihak itu berpikir secara damai dan mencari jalan keluar yang berguna bagi kemajuan bersama. Sangat memprihatinkan. Ibarat sejumlah gajah berperang, maka pelanduk pun mati di tengah-tengah. Begitulah nasib para insan humas kelas menengah di negara ini.


5. Rendahnya kualitas; Ini dia, rendahnya kualitas semakin menggenapi betapa carut marutnya kondisi humas Indonesia selama ini. Tak tahu lagi saya, apakah ada standar kesamaan kurikulum materi pengajaran ilmu komunikasi khususnya humas di berbagai perguruan tinggi & universitas serta institut di seluruh negeri ini. Namun yang saya tahu, mahasiswa saat ini, menulis nama presidennya saja mereka tidak tahu ! Begitukah kualitas calon sarjana komunikasi, humas Indonesia saat ini, di atas 20 tahun, masih tak tahu pula bagaimana dan siapa presiden negara ini ? Apa yang akan diharapkan dari kualitas sarjana komunikasi seperti itu ?


6. Obral ijasah akademis; Bila sebelumnya kegiatan jurnalistik telah berubah dan menjelma menjadi industri media yang mengaburkan fungsi jurnalistik sesungguhnya sebagai kontrol sosial dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan menjadi sebagai mesin pencari uang dan alat mencapai kekuasaaan, kini giliran lingkungan akademis yang melakukan hal serupa. Ikuti tren, komunikasi bakal menjadi booming, rekrut sebnyak mungkin, tak perlu saringan, ujian semudah mungkin, tak perlu hadir kuliah, dan surprise .... kamu lulus menjadi sarjana komunikasi dengan IP 3,3 ! Sebaliknya, para dosen ditekan sedemikian kuat untuk memberikan kemudahan semaksimal mungkin kepada siswa, berikan sedikit tugas, tawarkan ujian termudah, dan haram menidakluluskan siswa didik ! Belum lagi, ini dia, belum lagi, sistem pengajaran yang sangat luar biasa, di luar ketentuan lazimnya sistem perkuliahan yang ditentukan pemerintah. Ya ampyun ... apa-apaan ini ????


7. Zero mind; Maka, jadilah kita semua para pelaku humas di Indonesia melanjutkan masa tidur panjangnya lagi, setelah berpuluh-puluh tahun tak sekali pun juga mengigau apalagi bermimpi kemudian bangun memikirkan dan berusaha membangun mimpinya. Rasanya hal itu benar-benar hanya mimpi itu sendiri. Muskil, absurd ....

Semoga, kondisi ini berakhir ....

Jadi, jangan berpikir apalagi bersikap ideal, maka kematian akan menjemputmu. Namun, sebaik-baiknya manusia yang dapat bertahan dalam kehidupan yang semakin tak normal adalah mereka yang tetap teguh dengan pendirian dan keimanan ....

KISAH SI GENIE

Pada tahun 1970, di California, seorang ibu berusia 50 tahun melarikan diri dari rumahnya setelah bertengkar dengan suaminya yang berusia 70 tahun. Ia membawa anaknya, gadis berusia 13 tahun. Mereka datang meminta bantuan pada petugas kesejahteraan sosial. Tetapi petugas melihat hal aneh pada anak gadis yang dibawanya. Perilakunya tidak menunjukkan anak yang normal. Tubuhnya bungkuk, kurus kering, kotor, dan menyedihkan. Sepanjang waktu ia tidak henti-hentinya meludah. Tidak satu saat pun terdengar ia bicara. Petugas mengira gadis ini telah dianiaya ibunya. Polisi dipanggil, dan kedua orang tuanya harus berurusan dengan pengadilan. Pada hari sidang, ayah gadis itu membunuh dirinya dengan pistol. Ia meninggalkan catatan, “Dunia tidak akan pernah mengerti.”

Mungkin ia benar. Dunia tidak akan mengerti bagaimana mungkin seorang ayah dapat membenci anaknya begitu sangat. Penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa Genie, demikian nama samaran gadis tersebut, melewati masa kecilnya di neraka yang dibuat ayahnya sendiri. Sejak kecilnya ayahnya mengikat Genie dalam sebuah tempat duduk yang ketat. Sepanjang hari ia ditempatkan dalam semacam kurungan dari besi. Seringkali ia kelaparan. Tapi kalau Genie menangis, ayahnya memukulinya. Si ayah tidak pernah bicara. Si ibu terlalu buta untuk mengurusnya. Kakak laki-laki Genie-lah akhirnya yang berusaha memberi makan dan minum. Itu pun sesuai perintah ayahnya, harus dilakukan diam-diam, tanpa mengeluarkan suara. Genie tidak pernah mendengar orang bercakap-cakap. Kakaknya dan ibunya sering mengobrol dengan berbisik, karena takut kepada ayahnya.

Ketika Genie masuk rumah sakit, ia tidak diketahui apakah dapat berbicara atau mengerti pembicaraan orang. Ia membisu. Kepandaiannya tidak berbeda dengan anak yang berusia satu tahun. Dunia mungkin tidak akan pernah mengerti. Tetapi ditemukannya Genie telah mengundang rasa ingin tahu para psikolog, leinguis, neurolog dan mereka yang mempelajari perkembangan otak manusia. Genie adalah contoh yang langka tentang seorang anak manusia yang sejak kecil hampir tidak pernah memperoleh kesempatan berkomunikasi. Penemuan Genie menarik perhatian. Genie tidak dibekali keterampilan mengungkapkan pikirannya dalam bentuk lambang-lambang yang dipahami orang lain. Apakah kurangnya keterampilan ini menghambat perkembangan mental lainnya ? Apakah sel-sel otak mengalami kelambatan pertumbuhan ? Apakah seluruh sistem kognitifnya menjadi lumpuh ? Inilah di antara sekian banyak pertanyaan yang menyebabkan Susan Curtis, profesor linguistik di University of California, mencurahkan waktu tujuh tahun untuk meneliti Genie

(Pines, 1981, disadur dari buku “Psikologi Komunikasi, Drs. Jalaluddin Rakhmat, MSc. PT. Rosdakarya – Bandung, 2007, hal.1-2)

 

Demikianlah, fenomena semacam ini mungkin tanpa kita sadari banyak terjadi di sekeliling kita. Betapa banyak di antara kita membiarkan anak-anak dalam keluarga, pegawai dalam sebuah perusahaan, anggota dalam sebuah organisasi tumbuh dan berinteraksi dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Tanpa disadari begitu banyak manusia menjadi semakin bodoh karena lingkungan menjadikannya demikian.

 

Otak manusia membutuhkan rangsang atau stimulasi agar dapat berfungsi semakin hebat dari waktu ke waktu sepanjang usia. Namun bila otak manusia tidak memperoleh apa yang dibutuhkannya, maka yang terjadi adalah seperti yang dialami Genie. Otaknya menjadi tumpul, kemampuannya jadi tidak sebagaimana mestinya ....

Mungkinkah kisah Si Genie ini terjadi dalam dunia kerja, khususnya dalam dunia kerja humas di Indonesia ? Berapa banyak praktisi humas yang mengalami kemunduran intelektual karena lingkungan kerja humas yang tidak kondusif ? Berapa banyak praktisi humas yang mengalami kemunduran intelektual & profesional akibat terkondisikan secara tersistem & sinergi seperti ini ?

Tidak satu pihak pun peduli akan kemajuan profesional, praktisi dan keberadaan PR di Indonesia. Tak banyak regulasi yang mendukung bagi kemajuan praktisi & profesional humas secara intelektual. Tak banyak dunia empiris/end user / institusi pengguna jasa humas yang berkomitmen serius dan mempertimbangkan serta mengutamakan intelektualitas komunikasi sebagai dasar profesi kehumasan. Tak banyak pula CEO atau Top Level Management yang mempunyai wawasan yang benar mengenai tugas, fungsi dan peran humas secara relevan, obyektif dan terukur. Tak banyak pula dunia akademis yang mengedapankan kualitas kelulusan, sebaliknya kelulusan sebagai formalitas bak menunggu arisan. Akibatnya, eksistensi humas Indonesia pun semakin terpuruk.

Betapa keberadaan humas Indonesia sangat dipengaruhi dan tergantung oleh banyak pihak agar dapat beranjak dari tempatnya saat ini, menjadi lebih maju, dan lebih dihargai oleh semua stakeholdernya. Semoga, catatan ini menjadi inspirasi semua pencinta dunia kehumasan ....

PR di INDONESIA, HARI INI & NANTI

Akan sampai kapan para praktisi Humas meratapi, menangisi, atau menatap nanar masa depan dunia PR ?

• Keterbatasan pemahaman CEO dunia empiris tentang profesi dan peran PR begitu menentukan peluang akan masa depan para praktisi / profesional humas dalam berkiprah di dunia kerja;
• 'Pergerseran' profil PRO yang dibutuhkan dunia kerja berubah demikian ekstreemnya. Pada Top Level Management, dunia empiris benar-benar mengisyaratkan cap luar negeri yang dianggap layak dan mampu mengisi posisi strategis PR. Sementara pada tingkat pelaksana, dunia empiris membabi buta menentukan kriteria yang sangat tidak profesional, dan hanya sebatas ukuran fisik semata (tinggi badan, warna kulit, panjang rambut, ukuran pinggang, dst.);
• Minimnya peran pemerintah. Tak banyak regulasi yang dihasilkan untuk mendukung agar para praktisi / profesional dapat memperoleh hak-hak intelektual & profesionalnya di dunia kerja;

Bayangkan saja, bila para praktisi / profesional PR yang notabene made in lokal selalu dikalahkan oleh mereka yang bersertifikasi import, maka persoalan profesi PR di Indonesia akan bak lingkaran setan atau benang kusut yang tiada akhir. Seharusnya, para intelektual lokal pun berhak mendapatkan porsinya. Namun masalahnya dunia empiris hanya menginginkan 2 (dua) kriteria, yaitu sophisticated & just nobody's.

Profesi PR berbeda dengan profesi non eksakta lainnya. Katakanlah bidang ekonomi, yang lapangan kerjanya relatif jauh lebih besar. Dan yang terpenting dalam hal ini, dunia emphiris relatif lebih memahami bahwa pekerjaan tertentu memang membutuhkan SDM yang sesuai secara intelektual dan akademis dengan bidang pekerjaan tsb.

Sementara dalam bidang PR, pandangan dunia empiris belumlah terbangun. Ironis sekali memang, para praktisi & profesional PR yang notabene mumpuni dalam hal komunikasi justru tidak berhasil mengkomunikasikan & memperjuangkan untuk masa depannya sendiri.

Siapa harus di-educate dalam hal ini ?

1. Akademia, modal pasti. Akademia perlu diberi gambaran yang optimal tentang profesi PR secara menyeluruh dan terintegrasi. Baik secara konsep, praktis, etika hingga regulasi.
2. Decision Maker/ pengambil keputusan dalam dunia empiris, penentu. Merekalah penentu nasib para praktisi & profesional PR hingga mereka mempunyai kesempatan berkiprah dalam bidang yang relevan secara intelektual & profesional. Hipotesisnya, semakin baik wawasan para pengambil keputusan tentang bidang PR, maka akan semakin terbukalah peluang bagi para praktisi/profesional PR dalam mengembangkan diri secara optimal & maksimal;
3. Pemerintah, kekuatan law inforcement. Keberadaan PR mutlak membutuhkan peran Pemerintah dalam regulasi yang memberikan jaminan bagi para praktisi/profesional dalam memperoleh haknya, pekerjaan secara sesuai, relevan dan obyektif. Sebaliknya, pemerintah pula yang mempunyai peran besar dalam menghimbau dunia empiris secara institusional untuk menerapkan the right man on the right place pada posisi PR dengan mensyaratkan sertifikasi profesi bidang PR;
4. Practioners & Professionals, indikator. Membangun komitmen bersama para praktisi / profesional yang telah in charge menjadi salah satu cara untuk mempercepat / akselerasi dalam memberikan peluang & hak PR secara intelektual.

Harus diakui, perkembangan PR di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Hampir selama dekade belakangan ini tidak ada kemajuan yang terlalu menggembirakan. Butuh kerja keras seluruh elemen agar keberadaan PR di Indonesia dapat berubah ke arah lebih baik. Akankah para praktisi/profesional PR Indonesia mampu dan mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkannya ?

PR di INDONESIA

Sejak kemunculannya pertama kali sebagai sebuah profesi, keberadaan PR tidak bisa terlepas dari pengaruh dunia empiris. Pendek kata, perkembangan dan kemajuan profesi PR sangat dipengaruhi dunia empiris. Dan yang paling menarik dalam hal ini adalah, bahwa perkembangan profesi PR di Indonesia berlangsung sangat lambat dan memprihatinkan.

Kharakter dunia empiris yang digeluti oleh para profesional atau praktisi PR sangat mempengaruhi perkembangan kompetensi, wawasan dan pengetahuan para praktisi yang bersangkutan. Sederhananya, kondisi empiris tersebut mempengaruhi besaran perbandingan das sein dan das solen-nya (teori dan praktek-nya).

Hipotesisnya bisa jadi cenderung seperti ini : semakin baik pemahaman kondisi empiris tentang PR, maka semakin optimal para profesional PR bekerja. Konsekuensinya, maka kompetensi, wawasan dan pengetahuan para profesional PR pun semakin bertambah dan terbuka lebar.

Sebaliknya, ternyata hipotesis tersebut juga berpeluang menjadikan semakin terspesialisasinya para profesional PR sehingga membuat kompetensinya menjadi kurang komperehensif. Artinya, PR hanya menguasai melulu soal komunikasi dan PR. Padahal dalam dunia empiris, PR berkepentingan dengan banyak pihak sehingga membutuhkan pengetahuan yang memadai tentang banyak hal.

Intinya, PR perlu menguasai soal bidang usaha yang digeluti perusahaan baik produk maupun prosesnya. Persoalannya, kala menduduki posisi yang lebih strategis maka cara pandang PR pun menjadi lebih luas dan multidimensi. Artinya, bisa jadi PR pun harus tahu soal keuangan, hukum, dll. Para profesional & praktisi PR yang berlatar belakang ilmu komunikasi tentu sudah dibekali dengan berbagai ilmu tersebut. Masalahnya, bagaimana dengan yang lainnya ?

Dunia PR sungguh menarik. Namun mengapa perkembangannya (di Indonesia) justru berbanding terbalik ? Di antara berbagai profesi berlatar belakang ilmu sosial, keberadaan PR terbilang sangat memprihatinkan. Perdebatan di antara para praktisi PR tentang keberadaaan PR yang tidak berkesudahan, sementara pemahaman dunia kerja terhadap profesi PR pun tidak kunjung membaik.

Belajar tiada henti tentang komunikasi dan PR pun akhirnya seperti tidak berarti, saat PR dihadapkan tentang banyaknya urusan dalam dunia kerja yang ternyata bisa jadi tidak dikuasai PR sama sekali, apalagi bila disandingkan dengan perkembangan dunia usaha dan teknologi komunikasi saat ini. Lalu, apakah PR masih punya arti ?

WACTH OUT !

What a difficult being professional ! This is very serious problem, that professional public relations must be find the most suitable place (company, corporation, institution, etc.) to work. When they can't get suitable place to work, they will useless as a professional.

They can't match all the idea they have with the companys' vission because the company doesn't know well about public relations itself.

KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM MEMBUAT KUESIONER

1. Kuesioner diperoleh dengan cara menyalin dari kuesioner yang dimiliki dan telah digunakan oleh instansi atau perusahaan lain. Cara pengadaan kuesioner seperti ini dapat berakibat ketidaksesuaian tujuan, instrumen, dan aspek-aspek penelitian yang akan digali;
2. Penentuan parameter yang digunakan tidak relevan dengan permasalahan yang hendak digali. Contohnya, bila akan mengukur ketidakpuasan, gunakan parameter sangat puas, puas, netral, puas, sangat puas bukan sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju;
3. Penentuan skala pada pilihan skor berjumlah genap. Dalam prosedur penelitian terdapat pilihan skala yang dapat digunakan dalam penyusunan kuesioner, antara lain menggunakan skala likert (5) atau skala semantik (7) dan keduanya berjumlah ganjil, ;
4. Isian data responden ang diminta terlalu lengkap. Bila data responden terlalu lengkap dapat responden enggan/tidak mau melengkapi data responden bahkan mengosongkan semua data personal yang diminta. Responden, umumnya merasa khawatir dan tidak nyaman bila kejujurannya diketahui oleh pihak penyelenggara penelitian. Bila data responden tidak terisi, akibatnya data pengisian kuesioner justeru tidak dapat diolah karena data tidak dapat dipetakan. Yang terpenting adalah, bahwa profil responden yang diminta haruslah relevan, sesuai dengan kebutuhan penelitian;
5. Petunjuk pengisian & informasi kegunaan penelitian tidak tersedia. Hal ini sangat mempengaruhi kesungguhan responden dalam mengisi kuesioner;
6. Tidak dilakukan verifikasi. Tidak semua kuesioner yang telah terisi dan terkumpul dapat diolah menjadi data penelitian. Sesuai prosedur penelitian, data responden dan isian kuesoner yang tidak lengkap menyebabkan lembar kuesioner tidak dapat diolah dan harus diabaikan;
7. Tidak tahu cara mengolah, membaca, menyimpulkan hasil penelitian. Ada beberapa metode ilmiah dalam pengolahan dan penyimpulan data. Jadi, hasil pengisian kuesioner tidak dapat diolah secara sembarangan namun harus sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam metode yang diterapkan;
8. Menyepelekan proses distribusi, pengisian & pengumpulan. Pendistribusian, pengisian dan pengumpulan kuesioner yang dilakukan secara salah, berpotensi menghasilkan kesimpulan yang tidak reliabel dan bias. Artinya, kesimpulan yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena potensi terjadi penyimpangan selama proses penelitian;